1. Paradigma
Secara
umum pengertian paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan
dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan
sehari-hari.mustopaadidjaja (2001) secara sederhana mengartikan
paradigma sebagai “teori dasar “ atau cara pandang fundamental,
dilandasi nilai-nilai tertentu, berisikan teori pokok,
konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para
teoritisasi dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan aik dalam
kaitan pengembangan ilmumaupun dalam upaya pemecahan permasalahan agi
kemajuan hidup dan kehidupan manusia.
Selain itu, paradigma juga diartikan sebagai “a
framework of basic assumtions including standard for determining the
validity of knowledge, rules of evidence and inference, and basic
priciples of cause and effects shared by a scientific community “ (Kuhn dan Harmon dalam Mustopaadidjaja, 2001).
2. Administrasi Negara Lama
Merupakan awal perkembangan study Administrasi negara Dengan tokoh Wodrow Wilson
yang terkenal dengan konsepnya yaitu Dikotomi Politik-Administrasi.
Proses pembuatan kebijakan adalah proses politik sedangkan pelaksanaan
kebijakan adalah proses administrasi.
Istilah
publik dalam Administrasi Negara Lama diartikan sebagai negara
sehinggga membuat administrasi negara terfokus pada organisasi dan
manajemen internal dari aktifitas-aktifitas pemerintah, seperti anggaran
negara, manajemen kepegawaian, dan pelayanan jasa.
Perkembangan paradigma administrasi Negara lama:
1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi
2) Paradigma 2: Prinsip – Prinsip Administrasi
3) Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
4) Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi
5) Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara
3. Administrasi Negara Baru
Muncul
pada tahun 1970-an, Konsep ini merupakan kritik terhadap konsep
paradigma administrasi negara lama. Pada dasarnya administrasi publik
baru itu ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai
dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah
sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
Frederickson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi
menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan
dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep administrasi. Ia
bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. Dengan begitu, 3
administrasi publik harus mengubah pola pikir yang selama ni menghambat
terciptanya keadilan sosial. Kehadiran gagasan-gagasan baru itu
menggambarkan lahirnya paradigma baru dalam ilmu administrasi.
4. Perbedaan Administrasi Negara Lama dengan Administrasi Negara Baru
Perbedaaan Administrais Negara Lama dan Administrasi Negara Baru dapat digambarkan dalam bagan berikut :
Pengertian
|
Administrasi Negara Lama
|
Administrasi Negara Baru
|
Publik
|
Diartikan sebagai government
atau negara
|
·Pemerintah atau negara hanya
salah satu aspek penting dari publik
·Publik berati keseluruhan
sarana atau aktor kelembagaan yang terlibat atau menjalankan fungsi publik.
|
Administrasi
Publik
|
Menggambarkan manajemen urusan
publik atau aspek implementasi dair hukum-hukum negara atau kebijakan publik.
|
Administrasi dan implementasi merupakan keseluruhan aspek dari bentuk-bentuk atau manifestasi aktifitas
publik yang bersifat kolektif.
|
Fokus
|
·Organisasi dan manajemen
internal atau aktifitas-aktifitas pemerintah
·Eksekutif atau administrasi
pemerintahan di tingkat pusat samapai daerah.
·Memperkuat lembaga administrasi
negara (big bureaucrasy)
·Hirarki dan spesialis
·Penetapan manajemen
ilmiah/prinsip-prinsip
·Pemisahan politik dan
administrasi
|
·Orientasi eksternal
·Pola-pola organisasi manusia
seperti nilai-nilai kelompok dan organisasi dan bagaimana nilai-nilai itu
diekspresikan.
·Bagaimana fungsi-fungsi yang
dijalankan oleh organisasi sukarela, organisasi non-profit, organisasi
bisnis, dan organisasi pemerintah.
·Bagaimana interaksi antara organisasi
pemerintah, organisasi non-pemerintah dan organisasi bisnis.
·Bagaimana lembaga pemerintah
membentuk kemitraan dengan aktor-aktor non-pemerintah.
|
Nilai
|
·Efisiensi
·Ekonomi
·Efektifitas
|
·Keadilan
·Transparansi
·Responsivitas
·Akuntabilitas publik
·Partisipasi
|
Relasi Organisasi
|
Atasan dan bawahan (hirarki
formal)
|
·Principal dan agent
(kontraktual)
·Meliputi juga “shadow
bureaucrasy”
·Pemerintah sebagai supervisor
dan fasilitator
|
Struktur
|
·Birokratis
·Mekanisme komando dan kontrol
|
·Non birokratis
·Network
·Desentralisasi
·Tawar-menawar (bargaining) dan
persuasi
|
Hakekat Manusia
|
Makhluk yang mekanistik
|
·Makhluk rasional yang bisa
melakukan “rational choice”
·Individu cenderung mengutamakan
kepentingan pribadinya karena itu lebih suka berada di bawah sistem pasar
bebas
|
Daftar Pustaka
Frederickson, George.The Spirit of Publik Adminstration.1997.San Fransisco: Jossey-Bass Publishers
Toha, Miftah.Ilmu Administrasi Publik Kontemporer.2008.Jakarta:Prenada Media Group
www.stialan.ac.id/artikel%20Ginanjar.pdf. diakses tanggal 26 Oktober 2009 pukul 14.25 WIB
